Sasaran
Pembangunan Milenium
Sasaran Pembangunan Milenium (bahasa Inggris : Millennium
Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah
Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189
negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September
2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya
adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015.
Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang
terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta
ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut.
Pemerintah Indonesia turut menghadiri
Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi
Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas
internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini
(MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan
kemiskinan.
Penandatanganan deklarasi ini
merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari
separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk
menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat
pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga
separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.
Sasaran
Deklarasi Millennium PBB yang
ditandatangani pada September 2000 menyetujui agar semua negara:
1.Memberantas kemiskinan dan
kelaparan
Pendapatan populasi dunia sehari $1.
Menurunkan angka kemiskinan.
2.Mencapai pendidikan untuk semua
Setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar.
3.Mendorong kesetaraan jender dan
pemberdayaan perempuan
Target 2005 dan 2015: Mengurangi
perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama
untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.
4.Menurunkan angka kematian anak
Target untuk 2015 adalah mengurangi
dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.
Target untuk 2015 adalah Mengurangi
dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan.
5.Memerangi HIV/AIDS, malaria dan
penyakit menular lainnya
Target untuk 2015 adalah menghentikan
dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.
6.Memastikan kelestarian lingkungan
hidup
Mengintegrasikan prinsip-prinsip
pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta
mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan.
Pada tahun 2015 mendatang diharapkan
mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang
sehat.
Pada tahun 2020 mendatang diharapkan
dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya
100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.
7.Mengembangkan kemitraan global
untuk pembangunan
Mengembangkan lebih jauh lagi
perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka
dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik,
pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan
internasional.
Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus
negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara
terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan
-kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin
yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan
pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.
Secara komprehensif mengusahakan
persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
Menghadapi secara komprehensif dengan
negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan
internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.
Mengembangkan
usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.
Dalam kerja sama dengan pihak
"pharmaceutical", menyediakan akses obat penting yang terjangkau
dalam negara berkembang
Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya
penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi
dan komunikasi.
Sasaran
Pembangunan Milenium Indonesia
Setiap negara yang berkomitmen dan
menandatangani perjanjian diharapkan membuat laporan MDGs. Pemerintah
Indonesia melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu dengan Kelompok Kerja PBB
dan telah menyelesaikan laporan MDG pertamanya yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggris untuk menunjukkan rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas
laporan tersebut. Laporan Sasaran Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya
awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang
terkait dengan pencapaian sasaran MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan
seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan,
sekaligus mengidenifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan
program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran-sasaran ini.
Dengan tujuan utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah
minimum regional antara tahun 1990 dan 2015, Laporan ini menunjukkan bahwa
Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Namun,
pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang.
Kini MDGs telah menjadi
referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan
seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga
pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen
untuk mencapai sasaran-sasaran ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama
dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga
donor. Pencapaian MDGs di Indonesia akan dijadikan dasar untuk
perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan. Hal ini termasuk
kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang sejalan
dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs di daerah Asia dan Pasifik.
Kontroversi
Upaya Pemerintah Indonesia
merealisasikan Sasaran Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena
pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang
yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan,
kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan
perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran
utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah
berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu
yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru
menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi
pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai
tujuan MDGs.
Menurut Direktur Eksekutif
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Don K Marut Pemerintah Indonesia
perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara
Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan utang, tanpa syarat dan
berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak ODA (official development
assistance) yang tidak bermanfaat untuk Indonesia .
Menanggapi pendapat tentang
kemungkinan Indonesia gagal mencapai tujuan MDGs apabila beban mengatasi
kemiskinan dan mencapai tujuan pencapaian MDG di tahun 2015 serta beban
pembayaran utang diambil dari APBN di tahun 2009-2015, Sekretaris Utama Menneg
PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan berpendapat apabila bisa dibuktikan MDGs
tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu itu. Pada
tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang. Beberapa
negara maju telah berjanji dalam konsesus pembiayaan (monetary consensus)
untuk memberikan bantuan. Hasil kesepakatan yang didapat adalah untuk negara
maju menyisihkan sekitar 0,7 persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin
atau negara yang pencapaiannya masih di bawah. Namun konsensus ini belum
dipenuhi banyak negara, hanya sekitar 5-6 negara yang memenuhi sebagian besar
ada di Skandinavia atau Belanda yang sudah sampai 0,7 persen.
Referensi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar